Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Satya Widya Yudha, menilai bahwa kuota bahan bakar minyak bersubsidi, sebesar 40,49 juta kiloliter, yang habis sebelum akhir tahun, menandakan tata kelola BBM subsidi yang tidak disiplin oleh pemerintah. "Ini berarti tidak ada kedisiplinan dalam tata kelola BBM subsidi," ujar Satya kepada Kompas.com, ketika ditanyai mengenai usul yang akan diajukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia kepada DPR untuk menambah kuota BBM subsidi, Kamis (8/12/2011).
Terhadap hal ini, Satya menuturkan, pemerintah seharusnya bisa melakukan pengetatan konsumsi volume BBM tersebut. Dengan habisnya kuota ini, pemerintah mau tidak mau harus membayar kelebihan tersebut, yakni melalui Sisa Anggaran Lebih (SAL).
Padahal, kata dia, SAL itu sendiri adalah cerminan dari tidak terserapnya anggaran oleh pemerintah. Dengan demikian, berarti ada target pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai. Jika dana berlebih ini digunakan untuk membiayai kelebihan kuota BBM subsidi, yakni sebesar 500.000 hingga 1 juta kiloliter yang diajukan Kementerian ESDM, maka ini tidak baik. "Uang ini seharusnya untuk pembangunan infrastruktur. Uang untuk menggerakkan ekonomi. Bukan untuk BBM subsidi," ujar Satya.
Selain itu, terang dia, hal yang juga perlu diperhatikan adalah berapa sebenarnya volume tambahan BBM subsidi yang dibutuhkan pemerintah. Jika mengacu pernyataan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, akhir November lalu, kuota BBM subsidi telah habis pada minggu ketiga November. "Padahal akhir tahun ini, prognosis kelebihan kuota mencapai 1,4 juta kiloliter. Kami belum tahu apakah ini akan dibayar atau tidak," ungkap Karen.
Sementara itu, Rabu (7/12/2011), Direktur Jenderal Minyak dan Gas Evita Legowo menyatakan, subsidi akan habis pada minggu ketiga Desember mendatang. Oleh sebab itu, Evita menyebutkan, kementeriannnya akan bertemu dengan DPR untuk meminta tambahan kuota BBM subsidi sebesar 500.000 hingga 1 juta kiloliter. "Ini mesti dicek dulu," tutur Satya. Pasalnya, jumlah tambahan kuota BBM subsidi yang diminta tentu akan menentukan berapa dana yang dibutuhkan.
Menurut saya, keterbatasan BBM subsidi ini harus diinformasikan ke masyarakat Indonesia secara luas serta memberikan penyuluhan agar individu maupun istansi agar dapat menghemat penggunaan BBM bersubsidi. Selain itu, diharapkan pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan soal bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dengan mempertimbangkan gejolak harga minyak mentah dunia agar tidak sampai terlampau parah berimbas terhadap anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2012.
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com Ester Meryana | Erlangga Djumena
Tidak ada komentar:
Posting Komentar